Gibran Rakabuming Raka Selaku Walikota Solo. (source photo : antaranews.com)

Solo – Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menolak untuk menanggapi soal proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menimbulkan ketimpangan baru.

“Enggak usah ditanggapi,” Ucap Gibran dengan buru-buru saat ditemui di balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (23/11/2023).

Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengatakan, akan menerima semua masukan terkait tahapan pembangunan IKN ke depannya.

Baca Juga: Jokowi Disebut Akan Terbitkan Keppres Pemberhentian Sementara Firli Bahuri dari Ketua kpk

Diketahui, pasangan Prabowo Subianto – Gibran mempunya komitmen untuk melanjutkan tahapan pembangunan IKN yang telah dimulai sejak era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Monggo semua masukan akan kami terima,” ungkap Gibran.

Suami Selvi Ananda tampak buru-buru saat ditanyai tentang komitmen paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud yang juga akan melanjutkan pembangunan IKN jika terpilih di Pilpres nanti.

“Bentar ya, aku kesusu (buru-buru). Nanti-nanti lagi,” ujar Gibran.

Diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menimbulkan ketimpangan baru ini dilontarkan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan.

Hal itu disampaikan oleh Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) yang di siarkan langsung melalui TV Muhammadiyah.

Awalnya, panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Professor Siti Zuhro mempertanyakan bahwa apakah pembangunan IKN prospektif untuk Negara Indonesia di masa mendatang.

“Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia,” ujar Anies.

“Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru,” ucap Anies.

Proyek IKN yna gkini banyak membuka lahan hutan belantara di Kalimantan Utara khususnya, akan menghasilkan ketimpangan dengan daerah sekitar pembangunan.

Sebab itu, alasan pemerintah untuk pemerataan dinilai berbanding terbalik dengan tindakan pembangunan IKN.

“Jadi, antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Kami melihat ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius, dengan tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata,” lanjut dia.

Anies mengatakan, jika ppemerintah serius menginginkan adanya pemerataan, kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah.

Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.